Proyek Trotoar Rp302,9 Juta Picu Banjir, Kasi Intel Kejari Merangin Pilih Bungkam, Ada Apa?

Bangko, kabarupdate.id — Proyek peningkatan trotoar di kawasan Pasar Bawah Bangko senilai Rp302,9 juta kini menjadi sorotan tajam. Proyek yang seharusnya mempercantik wajah pusat Kota Bangko justru menuai keluhan warga setelah pekerjaan fisiknya diduga tidak memenuhi standar teknis dan disinyalir menjadi penyebab genangan hingga banjir di kawasan pertokoan.

Sorotan publik tidak hanya tertuju pada kualitas pekerjaan yang dilaksanakan CV Ghazi Jaya Mandiri dengan pengawasan CV Bangun Struktur Konsultan. Sikap sejumlah pejabat terkait yang belum memberikan penjelasan juga semakin memperkeruh persoalan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Merangin, Tri Sutrisno.

Saat dimintai tanggapan oleh redaksi terkait sorotan terhadap proyek tersebut, Tri Sutrisno belum memberikan jawaban. Redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadinya.

Pesan yang dikirimkan diketahui telah menunjukkan tanda terkirim dan terbaca. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan maupun penjelasan resmi yang disampaikan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sikap dan respons institusi penegak hukum terhadap proyek fasilitas publik yang kini tengah menjadi perhatian masyarakat.

Publik tentu berhak mengetahui apakah persoalan tersebut telah menjadi perhatian aparat penegak hukum atau masih menunggu adanya laporan dan pengaduan resmi.

“Kenapa sekelas Kasi Intel Kejari tidak memberikan tanggapan kepada awak media? Apakah memang belum mengetahui persoalan ini atau ada alasan lain?” menjadi pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

PPTK Dinas PU Juga Belum Berikan Penjelasan

Baca Juga  Apes! Usai Gasak HP Pemilik Warung, Pencuri di Sungai Tebal Lari ke Arah Mako Polsek dan Langsung Dicegat

SOROTAN serupa sebelumnya juga mengarah kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Merangin, Jayu.

Jayu sebelumnya telah diupayakan untuk dikonfirmasi, baik secara langsung dengan mendatangi kantor maupun melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (10/10/2026). Namun, hingga pemberitaan ini disusun, redaksi belum memperoleh penjelasan substantif terkait persoalan proyek tersebut.

Padahal, sebagai PPTK, penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan, spesifikasi teknis, pengawasan, hingga hasil pekerjaan menjadi informasi penting yang perlu diketahui publik.

Terlebih, proyek tersebut menggunakan anggaran APBD yang bersumber dari uang rakyat.

Kualitas Fisik Proyek Dipertanyakan, Drainase Diduga Bermasalah

PERSOALAN semakin serius setelah muncul sejumlah temuan dan keluhan mengenai kondisi fisik pekerjaan di lapangan.

Berdasarkan informasi dari sumber yang memahami teknis konstruksi, terdapat beberapa bagian pekerjaan yang dipertanyakan, mulai dari ketebalan trotoar yang disebut tidak mencapai standar umum 15 sentimeter, galian drainase yang terlihat tidak presisi dan memiliki ketebalan tidak merata, hingga penggunaan pipa pembuangan air yang dinilai terlalu kecil.

Temuan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh untuk memastikan apakah pekerjaan telah sesuai dengan gambar rencana, spesifikasi kontrak, dan standar teknis yang ditetapkan.

Sebab, persoalan drainase bukan perkara sepele. Kesalahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan saluran pembuangan air dapat berdampak langsung terhadap lingkungan sekitar, terutama ketika intensitas hujan meningkat.

Dugaan persoalan itu kini semakin mendapat perhatian setelah kawasan pertokoan di sekitar Pasar Bawah dilaporkan mengalami genangan air ketika hujan deras mengguyur Bangko.

Baca Juga  Nama Hasren Purja Sakti Masuk Bursa Serius Ketua DPW Perindo Jambi

Pedagang Mengeluh, Hujan Lebat Picu Genangan

DAMPAK pekerjaan tersebut bahkan dirasakan langsung oleh masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.

Seorang pedagang setempat berinisial RD mengungkapkan bahwa genangan air terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut sepanjang malam.

“Kemarin waktu hujan lebat semalaman, di sini banjir akibat dari pekerjaan ini. Karena lubang pembuangan air terlalu kecil, saluran jadi tersumbat. Untung saja ada Pak Lurah yang langsung mengecek ke lokasi,” keluh RD.

Keluhan tersebut menjadi alarm bagi pihak terkait untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap fungsi drainase yang dibangun.

Jika benar terdapat kesalahan konstruksi atau ketidaksesuaian spesifikasi, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Muncul Dugaan Pembiaran, Warga Pertanyakan Pengawasan

RANGKAIAN persoalan tersebut memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan bagaimana proyek bernilai ratusan juta rupiah bisa menimbulkan persoalan ketika hasil pekerjaannya justru diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan mengatasi persoalan lingkungan.

Seorang warga berinisial HS bahkan melontarkan sindiran keras terhadap kondisi tersebut.

“Sepertinya ada pembiaran di pekerjaan ini. Apakah pemborong ini sakti terhadap hukum, ataukah memang setoran ke dalam yang besar?” sindir HS.

Pernyataan tersebut merupakan kecurigaan warga yang belum terbukti dan perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi serta pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Namun, satu hal yang menjadi pertanyaan mendasar, yakni sejauh mana pengawasan dilakukan selama proyek berlangsung?

Apakah konsultan pengawas telah menjalankan tugasnya secara maksimal? Apakah PPTK telah melakukan pengendalian pekerjaan sesuai tanggung jawabnya? Dan apakah hasil pekerjaan sudah diperiksa sebelum dinyatakan selesai atau diterima?

Baca Juga  Dorong Kemajuan Organisasi Pemuda, Kapolsek Tabsel Beri Materi Peningkatan SDM

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban terbuka, bukan sekadar diam.

APH Diminta Turun Tangan, Anggaran Rp302,9 Juta Jangan Dibiarkan Tanpa Evaluasi

MELIHAT berbagai keluhan dan dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut, masyarakat mendesak aparat penegak hukum, khususnya Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Merangin dan Kejaksaan Negeri Merangin, untuk memberikan perhatian serius.

Pemeriksaan lapangan secara independen dinilai penting guna memastikan kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi, volume pekerjaan, serta proses pengawasan terhadap proyek senilai Rp302,9 juta tersebut.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, masyarakat berharap persoalan ini ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebab, uang APBD bukan milik kontraktor, bukan pula milik pejabat tertentu. Anggaran tersebut merupakan uang rakyat yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Publik tidak membutuhkan proyek yang sekadar terlihat selesai di atas kertas, tetapi menginginkan hasil pembangunan yang berkualitas, bermanfaat, dan tidak justru menimbulkan persoalan baru.

Hingga berita ini diterbitkan, CV Ghazi Jaya Mandiri selaku pelaksana pekerjaan, CV Bangun Struktur Konsultan selaku konsultan pengawas, Jayu selaku PPTK Dinas PU Merangin, serta Tri Sutrisno selaku Kasi Intel Kejari Merangin belum memberikan keterangan resmi kepada redaksi.

Redaksi kabarupdate.id tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Reporter: Midun

Tinggalkan Balasan