Bangko, kabarupdate.id – Lagi-lagi, pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 Merangin resmi ditunda. Keputusan ini memunculkan pertanyaan serius. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Merangin?
Wakil Ketua I DPRD Merangin, Herman Efendi, usai rapat Banmus pada Selasa (9/9), terang-terangan menyebut kondisi ini sebagai bentuk “semi gagal”. Pasalnya, jadwal pembahasan seharusnya sudah tuntas pada Agustus lalu, namun kembali molor.
“Seharusnya minggu kedua Agustus sudah selesai. Dan sebenarnya Merangin boleh dikatakan semi gagal,” ungkapnya blak-blakan.
Baca Juga: Lamban! Pemkab Baru Surati DPRD Setelah 2 Pekan Penundaan KUA-PPAS 2026
DPRD mengaku menunda lantaran adanya surat resmi dari Pemkab Merangin yang meminta penjadwalan ulang. Alasannya sejumlah OPD, bahkan Sekwan, sudah kehabisan anggaran alias zero budget. Dengan dalih itu, DPRD memilih mendahulukan APBD Perubahan 2025.
Baca Juga:FBPM Bongkar Kelalaian TAPD: Rapat Mangkir, Anggaran Kacau!
“Ada hal yang perlu dikonsolidasikan dengan pemerintah kabupaten agar tidak terjadi miskomunikasi. Pemkab dan DPRD harus sinkron, hasilnya pun harus sesuai dengan harapan masyarakat,” tegas Fendi.
Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi Pemkab. Bagaimana mungkin pemerintah daerah membiarkan kondisi keuangan terjebak “nol anggaran” hingga pembahasan APBD tahun berikutnya ikut terseret? Bukankah itu bukti lemahnya perencanaan dan kendali fiskal Pemkab sendiri?
Baca Juga: Klarifikasi Menantu TAPD Merangin: “Saya Hanya Ingin Meluruskan, Bukan Mengancam”
Baca Juga: Menantu Anggota TAPD Merangin Diduga Ancam Pimpinan DPRD: “Dimana Kau, Aku Datangi Rumah Kau!”
Fendi menegaskan DPRD ingin hasil pembahasan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Namun, justru Pemkab yang terlihat tak siap. Alih-alih menyiapkan dokumen anggaran sejak dini, mereka malah meminta penundaan yang mengorbankan kepastian publik.
Dengan batas waktu hingga November 2025, bola kini ada di Pemkab. Jika konsolidasi hanya jadi alasan untuk menutupi kekacauan internal, maka wajar bila publik menilai, yang “semi gagal” bukan DPRD, melainkan Pemkab Merangin yang tak mampu mengelola keuangan daerah secara profesional.
reporter: Rhomadan Cerbitakasa
