Bangko, kabarupdate.id – Satu per satu proyek di Kabupaten Merangin sepertinya mulai tersibak ke permukaan. Bukan karena prestasi gemilang, melainkan karena kejanggalan yang memantik tanda tanya publik. Dari proyek Taman eks Kantin PKK senilai lebih dari Rp3 miliar hingga rencana pengadaan lift Kantor Bupati yang menelan hampir Rp2,5 miliar, arah kebijakan pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Merangin, M. Syukur, kini tengah disorot tajam.
Dua proyek ini seolah menjadi cermin. Satu menggambarkan kualitas yang dipertanyakan, dan satunya lagi menyentuh soal prioritas anggaran.
Sorotan pertama datang dari proyek pembangunan Taman eks Kantin PKK. Dengan nilai kontrak yang menembus angka Rp3 miliar, publik tentu berharap hasil yang sepadan, yakni kokoh, rapi, dan representatif.
Namun yang ditemukan di lapangan justru sebaliknya.
Metode pengecoran dilakukan secara manual, bukan menggunakan readymix yang lazim dipakai untuk proyek bernilai besar. Di saat yang sama, muncul keluhan dari rekanan lain soal dugaan “pengondisian” suplai beton di proyek berbeda, yang justru diwajibkan menggunakan sumber tertentu.
Kontradiksi ini memunculkan dugaan adanya standar ganda dalam pengelolaan proyek di lingkungan Dinas PUPR Merangin.
Tak berhenti di situ, inspeksi mendadak Komisi III DPRD Merangin menemukan fakta yang lebih mencengangkan. Jalan setapak yang baru dikerjakan sudah retak dan pecah. Pemasangan besi dinilai janggal, sementara pekerja disebut tidak memenuhi standar keselamatan kerja.
“Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Ketua Komisi III DPRD Merangin, Al Hanim Assodiqi, saat sidak di lokasi beberapa waktu lalu.
Ironinya, progres fisik proyek disebut belum mencapai 50 persen saat waktu kontrak hampir habis. Namun di sisi lain, pembayaran dikabarkan telah dilakukan hingga 100 persen.
Di titik ini, pertanyaan publik menjadi semakin tajam. Bagaimana mungkin proyek belum rampung, tapi anggaran sudah habis?
Seorang warga Bangko, Erwin (44), mengaku kecewa dengan kondisi proyek tersebut.
“Kalau lihat hasilnya sekarang, jujur saja tidak seperti proyek miliaran. Harapan kami tentu lebih bagus dan tahan lama,” katanya.
Keganjilan lain muncul dari komposisi anggaran. Sekitar 60 persen nilai proyek disebut dialokasikan untuk pengadaan, bukan pekerjaan fisik utama.
Yang paling menyita perhatian adalah satu item: jam taman.
Dengan nilai mencapai sekitar Rp430 juta atau 15 persen dari total anggaran, jam tersebut justru menjadi simbol ketimpangan proyek ini. Di satu sisi, satu komponen menyedot ratusan juta rupiah. Di sisi lain, keseluruhan taman terlihat sederhana dan jauh dari kesan proyek miliaran.
Tanpa transparansi spesifikasi teknis dan analisa harga satuan, publik wajar mempertanyakan apakah anggaran digunakan secara proporsional.
Ketua Aliansi Pemuda Peduli Kebijakan Publik Merangin Wandi, menilai polemik ini seharusnya dijawab dengan keterbukaan.
“Kuncinya ada di transparansi. Buka saja spesifikasi teknis, rincian anggaran, dan progres pekerjaan ke publik. Dengan begitu tidak akan muncul spekulasi,” jelasnya.
Lift Rp2,5 Miliar: Prioritas atau Pemborosan?
BELUM reda polemik taman, publik kembali dikejutkan dengan rencana pengadaan lift di Kantor Bupati Merangin.
Berdasarkan data RUP 2026, proyek ini dianggarkan hampir Rp2,5 miliar dan terbagi dalam dua paket: pengadaan dua unit lift senilai sekitar Rp1,8 miliar, serta pekerjaan pendukung senilai Rp680 juta.
Secara teknis, proyek ini mungkin dibutuhkan. Namun persoalan muncul ketika publik membandingkannya dengan kondisi riil di lapangan.
Di banyak wilayah Merangin, infrastruktur dasar seperti jalan desa masih jauh dari layak. Akses masyarakat di sejumlah daerah masih bergelut dengan tanah dan lumpur. Di tengah kondisi itu, pembangunan lift di kantor bupati dinilai tidak sensitif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
Ketua Aliansi Anti Korupsi Merangin Ali, menyebut proyek ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
“Di desa masyarakat masih banyak jalan rusak, tapi pemerintah bangun lift miliaran,” kritiknya.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah mengkaji ulang rencana tersebut.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi harus dilihat urgensinya. Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat justru terabaikan,” tegasnya.
Dua Proyek, Satu Pertanyaan Besar
JIKA ditarik garis lurus, dua proyek ini menghadirkan satu benang merah: masalah tata kelola dan prioritas.
Proyek taman memunculkan pertanyaan soal kualitas dan transparansi. Proyek lift memicu perdebatan tentang keberpihakan anggaran.
Keduanya bermuara pada satu titik: kepemimpinan.
Di bawah kendali Bupati M. Syukur, publik kini mulai mempertanyakan arah kebijakan pembangunan di Merangin. Apakah pemerintah daerah sedang fokus membangun kebutuhan mendasar masyarakat, atau justru terseret dalam proyek-proyek yang tidak tepat sasaran?
Di sisi lain, pihak Pemerintah Kabupaten Merangin melalui salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa seluruh program telah melalui proses perencanaan.
“Semua kegiatan sudah dirancang sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku. Namun tentu akan kami evaluasi jika ada masukan dari masyarakat,” ujarnya singkat.
Menunggu Jawaban dari Puncak Kekuasaan
SOROTAN yang kini menguat bukan lagi sekadar pada dinas teknis. Arah kritik perlahan naik ke atas, ke pucuk pimpinan daerah.
Publik menanti jawaban. Apakah akan ada audit menyeluruh terhadap proyek taman? Apakah rencana pembangunan lift akan dikaji ulang? Atau semua akan berjalan seperti biasa, tanpa koreksi berarti?
Karena pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun dari angka anggaran, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan.
Dan saat ini, dari taman yang retak hingga lift yang direncanakan, masyarakat Merangin mulai melihat sesuatu yang sama: arah yang tampak belum sepenuhnya jelas.
reporter: Rhomadan Cerbitakasai
