KABARUPDATE.ID, Merangin – Ketidakpuasan warga Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas, terhadap kebijakan harga sawit yang diterapkan PT Agrindo Indah Persada (AIP) kini mulai diarahkan ke jalur politik. Merasa tidak mendapat perlakuan adil, masyarakat menyatakan akan membawa persoalan ini ke DPRD Merangin untuk mendapatkan kejelasan dan keadilan.
Aksi protes yang berlangsung Kamis (3/7) lalu, ternyata bukan menjadi titik akhir perjuangan warga. Sebaliknya, itu justru menjadi awal dari gerakan yang lebih terstruktur. Warga, yang sebagian besar petani dan pengepul sawit lokal, kini tengah mengumpulkan bukti serta data pendukung untuk diserahkan kepada wakil rakyat.
Baca Juga: Warga Desa Tambang Baru Geruduk PT AIP, Protes Perbedaan Harga Sawit
“Kalau PT AIP tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara bijak, kami tidak punya pilihan lain selain melaporkan ini ke DPRD. Biar dewan tahu bagaimana kami diperlakukan,” kata Marzuki, seorang pengepul sawit yang turut hadir dalam aksi.
Menurut warga, harga Tandan Buah Segar (TBS) dari petani lokal selalu dibeli lebih rendah dibanding buah dari luar daerah seperti Pamenang dan Tanah Garo. Perbedaan harga itu dinilai mencederai keadilan dan memperburuk ekonomi warga setempat.
“Buah kami dianggap kelas dua. Padahal kualitasnya sama. Kami warga sini, tapi malah dikalahkan dengan buah luar. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Nawi, pengepul dari wilayah Rantau Panjang.
Tidak hanya laki-laki, para perempuan desa juga menunjukkan kepedulian yang tinggi. Banyak ibu-ibu ikut turun ke lapangan saat aksi, beberapa di antaranya bahkan menggendong anak mereka sambil berteriak menuntut keadilan.
“Kami kerja siang malam di kebun, tapi pabrik seenaknya tetapkan harga. Sekarang kami mau ke DPRD. Wakil rakyat harus tahu kami menderita,” kata salah satu ibu dengan nada tegas.
Baca Juga: Di Ujung Senja, Pak Soyo Menunggu Uluran Tangan: Kisah Haru di Balik Patroli Kapolsek Tabir Selatan
Dari pihak perusahaan sendiri, hingga saat ini belum ada kejelasan. Saat dimintai tanggapan, perwakilan PT AIP hanya menyampaikan bahwa persoalan harga masih dalam tahap evaluasi internal dan belum bisa diputuskan secara sepihak.
Situasi ini membuat ketegangan antara warga dan perusahaan semakin memanas. Bahkan sempat terjadi pemblokiran akses jalan menuju perusahaan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat.
Dengan langkah untuk melapor ke DPRD, warga berharap akan ada mediasi yang berpihak pada keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal. Jika tidak, mereka mengisyaratkan akan melakukan aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.
reporter: Rhomadan Cerbitakasa
