KABARUPDATE.ID, Merangin — Polemik harga sawit yang menyeret nama PT Agrindo Indah Persada (AIP) sepertinya kembali menguat. Di tengah desakan masyarakat dan para petani untuk segera memanggil pihak perusahaan, DPRD Merangin akhirnya buka suara.
Baca Juga: Panas Dingin! DPRD Merangin Turun Tangan, Warga Vs PT Jebus Maju Akhirnya Sepakat Sementara
Wakil Ketua I DPRD Merangin, Herman Effendi, yang akrab disapa Bong Fendi, menegaskan bahwa pemanggilan resmi terhadap PT AIP akan dilakukan. Namun bukan sekarang.
“Tunggu (saya) balik dari Jakarta,” ujar Bong Fendi saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (22/7).
Ia menyebutkan bahwa saat ini dirinya akan melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dalam minggu ini, dan pemanggilan PT AIP baru akan digelar setelah ia kembali ke Merangin.
Namun beberapa saat kemudian, Bong Fendi meluruskan pernyataannya. Ia memberikan klarifikasi singkat dan padat.
“Minggu depan,” katanya sembari mengangkat tangan memberi isyarat penegasan.
Baca Juga: Harga Sawit Diprotes, PT AIP Berdalih Soal Mutu dan Sertifikasi, Warga Merasa Diakali
Baca Juga: Warga Desa Tambang Baru Geruduk PT AIP, Protes Perbedaan Harga Sawit
Ketegangan Petani dan PT AIP
PEMANGGILAN ini merupakan respons atas protes warga Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas, yang kecewa dengan rendahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit. Warga menilai PT AIP telah menetapkan harga yang tidak berpihak pada petani lokal. Aksi protes bahkan telah berlangsung dalam bentuk mediasi dan ancaman aksi lanjutan jika tidak ada kejelasan.
DPRD Dianggap Terlambat, Tapi Siap Bertindak
SEJUMLAH aktivis menilai DPRD Merangin lamban dalam merespons polemik ini. Namun Bong Fendi menepis anggapan itu. Menurutnya, langkah-langkah sedang disusun dan pemanggilan minggu depan akan jadi momen penting untuk membuka fakta di balik kebijakan perusahaan sawit tersebut.
“Kita tidak diam. Ini masalah serius. Tapi prosedurnya harus jelas,” ujarnya.
DPRD dijadwalkan mengundang pihak PT AIP secara resmi dalam minggu depan, disusul dengan rapat lintas komisi jika diperlukan. Masyarakat berharap pemanggilan ini bukan hanya seremoni belaka, tapi menghasilkan keputusan tegas demi keadilan harga dan keberpihakan pada petani lokal.
reporter: Rhomadan Cerbitakasa
