Bangko, kabarupdate.id – Aroma tak sedap kembali menyeruak dari proses penempatan PPPK paruh waktu di Kabupaten Merangin. Setelah pengumuman penempatan diumumkan, gelombang protes datang dari para honorer yang merasa dipermainkan. Dugaan rekayasa penempatan mencuat, bahkan menyeret nama Panitia Seleksi Daerah (Panselda) yang dituding lalai atau sengaja tutup mata.
Fakta yang terungkap saat hearing dengan Komisi I DPRD Merangin Senin (15/9) membuat publik tercengang. Guru bergelar sarjana dan pemilik sertifikat pendidik malah ditempatkan sebagai operator sekolah, jabatan yang biasanya hanya mensyaratkan pendidikan SMA.
“Ini penghinaan bagi kami! Kami lulus sesuai formasi guru, punya Serdik, tapi dipaksa jadi operator. Ada apa dengan data Panselda?” geram seorang guru yang hadir, suaranya menggema di ruang rapat DPRD.
Baca Juga: Ditagih Janji Eksekusi Tanpa Razia Jalur Dua, Bupati Syukur: Satpol PP Sudah Diperintahkan Turun
Baca Juga: Pengeroyokan Brutal di Jalur Dua, Pejuang Subuh Tagih Janji Bupati Syukur Eksekusi Tanpa Razia!
Baca Juga: Dua Pemuda Talang Kawo Jadi Tersangka Pengeroyokan Brutal, Korban Koma di Padang
Lebih mengejutkan lagi, ada nama-nama yang lolos sebagai guru, padahal para honorer yang hadir tidak pernah tahu mereka bekerja di sekolah manapun. “Siapa mereka? Honorer siluman?” celetuk salah seorang peserta.
Politisi Demokrat, As’ari El Wakas ikut menyoroti kejanggalan tersebut. Ia menyebut penempatan yang jauh dari sekolah asal jelas merugikan guru. “Bagaimana mungkin guru yang mengajar di Tabir Barat harus pindah ke Nalo Tantan? Panselda harus mengembalikan mereka ke sekolah asal. Ini jelas bikin kacau!” tegasnya.
Tak hanya guru, tenaga kesehatan pun jadi korban. Ada bidan yang tiba-tiba diubah statusnya menjadi perawat, dan sebaliknya. Seolah-olah data penempatan hanya diacak-acak tanpa perhitungan.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Istri Polisi Ditemukan Meninggal Gantung Diri, Warga Tabir Geger!
Baca Juga: Pos Sub Sektor Polisi di Tabir Timur Ludes Terbakar, Penyebab Masih Misterius!
Kondisi ini membuat masyarakat kembali teringat pada skandal PPPK 2024 yang pernah mencoreng wajah birokrasi Merangin dan bahkan sampai dilaporkan ke penegak hukum. Kini, drama yang sama terulang dan publik mulai bertanya-tanya. Apakah ini sekadar kelalaian, atau ada permainan licik di balik layar?
DPRD Merangin menegaskan mereka tidak akan tinggal diam. “Kami kawal sampai tuntas. Kalau ada permainan, harus dibongkar!” tegas Apuk, panggilan akrab As’ari Elwakas disambut tepuk tangan para honorer.
Publik kini menunggu langkah cepat Panselda. Jika tidak ada klarifikasi dan perbaikan segera, kisruh PPPK paruh waktu ini bisa menjadi bom waktu yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi aparatur negara.
Reporter: Rhomadan Cerbitakasa
