Bangko, kabarupdate.id – Program Dapur MBG yang digadang-gadang membawa gizi untuk anak-anak sekolah kembali jadi sorotan panas. Kali ini, giliran Dapur MBG milik Elviana, anggota DPD RI, yang berdiri di Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, tanpa sepengetahuan pemerintah desa.
Baca Juga: Proyek Bergizi yang Minim Empati? Dapur MBG di Zahdan Residence Dipertanyakan
Ironisnya, Wakil Bupati Merangin, Khafid Moein, bahkan sempat mendatangi dapur tersebut pada Rabu (15/10). Tapi anehnya, pejabat nomor dua di Merangin itu tampak tak mengetahui bahwa dapur yang dikunjunginya belum pernah melapor ke desa setempat.
Fakta mencengangkan ini diungkap langsung oleh Mustafa Kamal, Kepala Dusun I Nalo Tantan. Saat ditemui wartawan Jumat (17/10) siang, ia dengan nada heran menyebut bahwa tidak pernah ada pemberitahuan apapun soal berdirinya Dapur MBG di wilayahnya.
“Terkait Dapur MBG, saya selaku kadus dak pernah yang datang kesini ngasih tau. Jangan itu, lokasinya pun saya tidak tau,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menurut Kamal, ia baru tahu ada dapur tersebut setelah didatangi wartawan. Ia bahkan berulang kali menegaskan bahwa tidak ada pelaporan dari pihak pengelola maupun dari pihak desa sendiri.
“Yang jelasnya, yang melapor, yang ngasih tau itu tidak pernah. Ini baru tau ini,” tegasnya lagi, seolah tak percaya.
Baca Juga: Kabag SDM, dan Kasat Reskrim Polres Merangin Resmi Berganti
Baca Juga: Jaringan Sabu Antarprovinsi Terbongkar di Merangin, Polisi Sita 2,15 Kilogram Barang Haram!
Tak adanya laporan dari pihak pengelola membuat pemerintah desa seolah diabaikan dalam proses pendirian dapur. Padahal, secara prinsip tata pemerintahan, setiap kegiatan dengan dampak sosial, ekonomi, atau lingkungan seharusnya melibatkan unsur desa sebagai mitra terdekat masyarakat.
“Kalau ado dari desa melapor, setidak-tidaknya desa ngasih tau. Ini tidak ada,” tambah Kamal memastikan.
Ketidakterbukaan semacam ini memunculkan pertanyaan serius, bagaimana mungkin sebuah program besar yang membawa nama lembaga negara dan menyasar ribuan penerima manfaat bisa berdiri tanpa koordinasi dasar?
Dapur MBG sejatinya digagas untuk menyediakan makanan bergizi bagi para siswa tingkat PAUD hingga SMA di atas kertas, niatnya mulia.
Namun di lapangan, minimnya koordinasi dan pelaporan membuat program ini tampak elitis dan tidak membumi.
Bayangkan, sebuah proyek sosial bisa hadir di tengah warga tanpa sepengetahuan pemerintah desa.
Baca Juga: Skandal Honorer Merangin! Anggaran Ada, Gaji Tak Dibayar, Surat Pun Tak Pernah Dikirim!
Apalagi, menurut data, Merangin ditargetkan memiliki 48 dapur MBG, dan 17 di antaranya sudah berdiri. Jika satu saja tak transparan, bagaimana dengan yang lainnya?
Poin yang paling disorot dari kasus ini bukan semata soal administrasi, melainkan etika pemerintahan dan penghormatan terhadap struktur lokal.
Desa bukan sekadar wilayah, tapi rumah pertama dari setiap kebijakan publik. Saat sebuah program datang begitu saja tanpa laporan, itu bukan sekadar kelalaian, itu bentuk pengabaian.
Apalagi jika program tersebut dikaitkan dengan nama besar pejabat nasional seperti Elviana dan dihadiri pejabat daerah seperti Wabup Khafid Moein.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
MENGAPA pihak Dapur MBG tidak melapor ke desa?
APAKAH ini disengaja untuk menghindari birokrasi, atau sekadar lalai administrasi?
BAGAIMANA dengan rekomendasi kelayakan Dapur MBG tersebut?
Hingga berita ini dirilis, pihak pengelola Dapur MBG Elviana belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan tidak adanya laporan ke pemerintah desa.
Sementara itu, Kadus Mustafa Kamal menegaskan akan lepas tangan terhadap segala hal yang terjadi jika memang tidak ada pelaporan resmi.
“Kalau melapor, kan saya bisa jawab apa yang dipertanyakan masyarakat. Kalau ini, saya lepas tangan,” katanya.
Baca Juga: Limbah & Asap PT KDA Bikin Resah, DPRD Merangin Turun ke Lapangan!
Program bergizi seharusnya membawa kebaikan, bukan kebingungan.
Karena yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya makanan bergizi, tetapi juga tata kelola yang sehat dan etika publik yang jujur.
reporter: Rhomadan Cerbitakasa
