Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program pavorit diawal pemerintahan Prabowo – Gibran, sudah mulai berjalan dibeberapa titik di wilayah Indonesia, terutama di Jakarta dan Jawa. Anggaran juga tidak kalah besar, yakni mencapai Rp
71 Triliun, itupun target sampai dibulan Juni 2025 mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) juga berencana meminta tambahan anggaran di pertengahan tahun. Mereka hendak mengajukan tambahan Rp140 triliun Juni nanti.
“Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof. Dadan (Kepala BGN)Dadan Hindayana) lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun,” kata Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur, disiarkan kanal YouTube KOMINFO MMC dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (7/1).
“Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun,” imbuhnya.
Zulhas menyebut tambahan anggaran itu akan digunakan untuk Makan Bergizi Gratis pada Juli hingga Desember 2025. Selain itu, Badan Gizi Nasional akan menambah jumlah anak penerima makanan.
Zulhas meminta para menteri dan pejabat di bawah koordinasinya untuk mempersiapkan produksi pangan. Perlu ada pasokan yang memadai untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis itu berjalan.
Ia tak ingin pemerintah harus impor bahan pangan karena produksi nasional kewalahan memenuhi pasokan Makan Bergizi Gratis.
“Kalau kita nggak sekarang kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, Pak? Bapak tau enggak impor kita berapa?” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Zulhas juga meminta kerja sama dari pemerintah daerah. Ia ingin pemda memastikan program ini berjalan baik.
“Ini perlu Pak Gubernur, Pak Bupati untuk terlibat. Jangan sampai anggaran begitu besar, tidak tepat,” kata Zulhas.
Sebelumnya, pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025. Pemberian makan untuk anak-anak dilaksanakan secara bertahap.
Saat ini, baru 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa beroperasi. Jumlah ini jauh dari target 937 SPPG per Januari 2025.
