Penulis : Endi Subentra, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Jambi
Revolusi digital telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pengawasan pemerintahan. Di Indonesia, salah satu lembaga yang terlibat dalam pengawasan internal pemerintah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, pengawasan APIP kini dihadapkan pada tantangan baru: bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, sementara tetap menjaga integritas hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam pandangan politik hukum, revolusi digital dalam pengawasan APIP bisa dilihat sebagai suatu perkembangan yang bisa membawa berkah atau petaka, tergantung bagaimana negara mengatur dan mengimplementasikannya.
Dari sudut pandang politik hukum, revolusi digital dapat dianggap sebagai berkah bagi pengawasan APIP jika teknologi digunakan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam administrasi publik. Teknologi seperti big data, kecerdasan buatan (AI), dan sistem informasi berbasis cloud memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih akurat dan cepat. Dengan sistem ini, APIP dapat memantau dan menganalisis data lebih efisien, mengidentifikasi risiko penyimpangan atau potensi korupsi lebih awal, dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk perbaikan.
Dari perspektif politik hukum, penguatan kapasitas pengawasan dengan digitalisasi memberikan ruang bagi pengawasan yang lebih terbuka dan berbasis bukti. Transparansi yang dihasilkan dari sistem berbasis teknologi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan mendeteksi adanya penyalahgunaan wewenang. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintahan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dengan demikian, revolusi digital menjadi alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), di mana pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintahan dilakukan dengan cara yang lebih modern dan efisien.
Lebih jauh lagi, penggunaan teknologi dalam pengawasan dapat memperkecil peluang korupsi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya publik. Misalnya, pengelolaan data keuangan yang dilakukan dengan sistem digital memungkinkan proses audit yang lebih teliti dan real-time, sehingga potensi kecurangan atau penyalahgunaan anggaran dapat dideteksi lebih cepat. Dalam konteks ini, digitalisasi pengawasan APIP sejalan dengan tujuan negara untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Namun, dalam pandangan politik hukum, revolusi digital juga membawa potensi petaka yang tidak bisa diabaikan. Salah satu kekhawatiran utama adalah soal privasi dan hak asasi manusia. Pengawasan digital yang dilakukan oleh APIP, terutama dengan pengumpulan data secara masif, dapat melanggar hak privasi individu jika tidak ada regulasi yang jelas tentang batasan data apa yang boleh dikumpulkan dan bagaimana data tersebut digunakan. Dalam hal ini, revolusi digital berpotensi menciptakan pengawasan berlebihan yang melanggar kebebasan pribadi.
Lebih lanjut, pengawasan digital yang terlalu bergantung pada teknologi dapat memunculkan ketergantungan pada sistem yang tidak transparan. Sistem pengawasan yang canggih, seperti yang berbasis artificial intelligence (AI) dan machine learning, meskipun memiliki potensi untuk menganalisis data dengan cepat, juga memiliki risiko keputusan yang bias atau kesalahan sistem. Misalnya, algoritma yang digunakan dalam analisis data bisa saja tidak mempertimbangkan konteks atau nuansa tertentu yang hanya bisa dipahami melalui penilaian manusia. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan atau kesalahan dalam pengawasan yang pada akhirnya merugikan individu atau kelompok tertentu.
Dari perspektif politik hukum, masalah utama yang muncul dalam penggunaan teknologi untuk pengawasan APIP adalah potensi penyalahgunaan teknologi untuk tujuan politik. Teknologi pengawasan yang sangat canggih memungkinkan pemerintah atau pihak tertentu untuk memantau aktivitas politik atau sosial secara berlebihan. Dalam sistem yang tidak memiliki pengawasan eksternal yang memadai, teknologi digital bisa disalahgunakan untuk mengawasi oposisi politik, membatasi kebebasan berpendapat, atau menekan hak-hak sipil. Ini bisa mengarah pada pemerintahan otoriter yang menggunakan teknologi untuk memperkuat kekuasaannya dan mengekang perlawanan.
Keamanan data juga menjadi isu penting. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem digital, risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi menjadi sangat tinggi. Tanpa perlindungan yang memadai, data yang terkumpul bisa jatuh ke tangan yang salah, digunakan untuk tujuan yang tidak sah, atau bahkan diperdagangkan. Dalam pandangan politik hukum, hal ini dapat merusak integritas lembaga pemerintahan dan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan yang ada.
Pentingnya regulasi yang tepat dalam mengatur penggunaan teknologi dalam pengawasan APIP tidak bisa dipandang sebelah mata. Negara harus menciptakan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa teknologi pengawasan digunakan hanya untuk kepentingan publik, bukan untuk tujuan-tujuan yang merugikan. Di sinilah peran politik hukum menjadi sangat krusial, karena pembuat kebijakan harus mempertimbangkan aspek kebebasan, privasi, dan keadilan dalam menetapkan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi untuk pengawasan.
Selain itu, pengawasan eksternal terhadap teknologi pengawasan digital juga perlu diperkuat. Proses audit independen terhadap teknologi yang digunakan dalam pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, harus ada untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak mengarah pada pengawasan yang berlebihan atau penyalahgunaan data yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu.
Revolusi digital dalam pengawasan APIP dapat membawa berkah jika digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengawasan pemerintahan, serta mendukung tujuan negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Namun, dalam perspektif politik hukum, tanpa regulasi yang ketat dan pengawasan yang transparan, revolusi digital juga bisa menjadi petaka, menimbulkan pelanggaran privasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan bahkan menciptakan sistem yang memperburuk ketidakadilan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa revolusi digital dalam pengawasan APIP membawa manfaat yang maksimal, negara perlu mengatur penggunaan teknologi dengan bijak, memperhatikan hak-hak dasar masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku.
