Bangko, kabarupdate.id – Setelah sempat bungkam di tengah pusaran kecaman publik dan sorotan tajam ancaman pidana Pasal 438 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pihak manajemen Rumah Sakit (RS) Raudhah Merangin akhirnya angkat bicara. Namun, alih-alih meredam polemik dugaan penelantaran pasien gawat darurat berinisial SR, klarifikasi yang disampaikan justru memicu tanda tanya besar baru.
Direktur RS Raudhah, dr. Amelia, membantah keras tudingan bahwa tenaga medis di Unit Gawat Darurat (UGD) telah mengabaikan keselamatan nyawa pasien demi mengurus berkas administrasi. Ia mengklaim seluruh prosedur penanganan medis terhadap guru Sekolah Dasar (SD) asal Desa Sungai Putih tersebut telah dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Kami sudah menangani pasien sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP). Sedangkan untuk administrasi diminta ketika pasien sudah ditriase terlebih dahulu,” ujar dr. Amelia, Jumat (20/11/2026).
Lebih mengejutkan lagi, keterangan dr. Amelia memunculkan fakta yang bertolak belakang 180 derajat dengan pengakuan korban sebelumnya. Jika SR mengaku datang dalam kondisi kritis hingga nyaris tak sadarkan diri dan dicueki perawat, pihak RS Raudhah justru menyebut pasien telah menjalani pemeriksaan awal hingga anamnesis, namun memilih menolak tindakan lanjutan.
“Pasien juga sudah dilakukan pemeriksaan dan anamnesis. Sementara itu pasien juga dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ke laboratorium guna membantu menegakkan diagnosa. Kami sudah menganjurkan seperti itu, namun pasien menolak dan meninggalkan tempat tidur serta berjalan sendiri meninggalkan ruang UGD RS Raudhah,” bebernya.
Pernyataan tersebut sontak memantik kontradiksi tajam di ruang publik. Pasalnya, narasi pasien yang disebut “berjalan sendiri keluar UGD” berbenturan keras dengan kesaksian SR yang mengaku terpaksa meminta rujukan ke RSUD Kolonel Abundjani Bangko karena merasa tidak mendapatkan pertolongan pertama yang manusiawi di tengah kondisi darurat.
Mendadak Bungkam Saat Dicecar Soal Alasan Pasien Minta Pindah
KEJANGGALAN semakin terasa ketika tim investigator media ini mencoba mengonfirmasi lebih jauh mengenai korelasi antara klaim “pelayanan sesuai SOP” dengan keputusan pasien yang ngotot meninggalkan RS Raudhah.
Jurnalis tim investigator melayangkan pertanyaan menohok kepada dr. Amelia, yakni “Jika memang pelayanan sudah seperti yang dikatakan Ibu Direktur, kenapa pasien minta pindah dan kenapa tidak mau dirawat di RS Raudhah lagi?”
Sayangnya, ketegasan Direktur RS Raudhah saat membela kinerja jajarannya mendadak sirna. Pesan konfirmasi yang dikirimkan investigator terpantau telah dibaca (read), namun hingga berita ini diterbitkan, dr. Amelia memilih bungkam seribu bahasa tanpa memberikan sepatah kata pun penjelasan.
Sikap diam sang direktur saat dicecar pertanyaan krusial ini tentu menjadi preseden buruk di tengah sorotan hukum yang mengintai. Sebagaimana diketahui, Pasal 438 UU Kesehatan mengancam pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis dengan hukuman pidana penjara hingga 2 tahun (atau 10 tahun jika mengakibatkan kecacatan/kematian) apabila terbukti menunda pertolongan pertama pasien gawat darurat demi urusan administratif.
Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kabupaten Merangin yang leading sektornya Dinas Kesehatan. Publik menanti keberanian instansi terkait untuk segera membuka rekaman CCTV UGD dan mengaudit rekam medis pasien SR demi membuktikan siapa yang sebenarnya berkata jujur, pengakuan pilu seorang guru yang berjuang menyelamatkan nyawanya, atau dalih SOP dari manajemen rumah sakit.
Reporter: Midun











