Bangko, kabarupdate.id – Ada ironi yang mulai ramai diperbincangkan di ruang publik Kabupaten Merangin. Di satu sisi, Pemerintah Kabupaten Merangin memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Merangin atas keberhasilan menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp2,8 miliar. Namun di sisi lain, dua proyek bernilai miliaran rupiah, mulai dari taman eks Kantin PKK hingga rencana pengadaan lift Kantor Bupati justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat.
Dua narasi itu kini mulai dibandingkan.
Yang satu dipuji karena berhasil mengembalikan uang negara agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan daerah. Yang lainnya menjadi bahan perdebatan karena menyangkut kualitas pembangunan dan prioritas penggunaan anggaran.
Beberapa hari lalu, Bupati Merangin M. Syukur menyampaikan apresiasi kepada Kejari Merangin atas keberhasilan memulihkan keuangan daerah sebesar Rp2.876.789.530 dari tunggakan temuan pemeriksaan bertahun-tahun.
Dalam sambutannya, Bupati menyebut angka tersebut bukan sekadar nominal, tetapi bentuk nyata menjaga hak daerah agar dapat kembali digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pernyataan itu mendapat sambutan positif.
Namun hampir bersamaan dengan itu, perhatian publik kembali tertuju pada proyek pembangunan Taman eks Kantin PKK yang menelan anggaran lebih dari Rp3 miliar.
Proyek tersebut sebelumnya disorot setelah muncul kritik terkait kualitas pekerjaan, progres pelaksanaan, hingga pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.
Sejumlah temuan lapangan yang sempat mencuat antara lain kondisi pekerjaan yang disebut mengalami retak, metode pengerjaan yang dipersoalkan, hingga perbandingan antara progres fisik dan realisasi pembayaran yang menjadi bahan diskusi publik.
Komisi III DPRD Merangin bahkan sempat melakukan inspeksi lapangan dan meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
“Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Ketua Komisi III, Al Hanim Assodiqi, saat sidak di lokasi.
Namun sebelum sorotan terhadap taman mereda, publik kembali dibuat bertanya dengan munculnya rencana pengadaan lift di Kantor Bupati Merangin.
Berdasarkan data RUP 2026 yang telah ramai dibahas publik, proyek tersebut diperkirakan menelan anggaran hampir Rp2,4 miliar, terdiri dari pengadaan unit lift dan pekerjaan pendukung.
Secara administratif dan teknis, proyek itu tentu merupakan bagian dari perencanaan pemerintah daerah. Namun yang menjadi perdebatan bukan semata soal boleh atau tidaknya membangun lift.
Pertanyaan yang muncul adalah soal prioritas.
Di tengah kondisi sebagian wilayah yang masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar, akses jalan, dan kebutuhan pelayanan publik lain, sebagian masyarakat mempertanyakan urgensi pengadaan fasilitas tersebut saat ini.
Dari sinilah muncul perbandingan yang semakin ramai dibicarakan.
Kejari diapresiasi karena berhasil menyelamatkan Rp2,8 miliar uang daerah. Tetapi pada saat yang sama, publik melihat ada proyek taman lebih dari Rp3 miliar yang dipersoalkan, ditambah rencana lift hampir Rp2,4 miliar yang memicu debat soal prioritas anggaran.
Bagi sebagian masyarakat, ini bukan lagi sekadar soal angka.
Melainkan soal pesan yang ingin disampaikan pemerintah kepada publik.
Apakah semangat menjaga uang negara hanya berlaku ketika anggaran berhasil dipulihkan? Ataukah semangat yang sama juga diterapkan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat?
Seorang warga Bangko yang ditemui media ini menyebut masyarakat tidak anti pembangunan.
“Kalau memang dibutuhkan silakan dibangun. Tapi masyarakat juga ingin tahu alasan, urgensi, dan manfaatnya. Karena ini uang daerah,” ujar Erwin.
Kini sorotan publik tidak lagi berhenti pada satu proyek atau satu dinas.
Pertanyaan perlahan bergerak ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu bagaimana arah kebijakan pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati M. Syukur?
Apakah evaluasi terhadap proyek yang dipersoalkan akan dilakukan? Apakah rencana pengadaan lift akan dikaji ulang? Atau seluruh agenda tetap berjalan sesuai perencanaan?
Karena pada akhirnya, bagi masyarakat, menjaga uang negara bukan hanya soal mengembalikan yang hilang.
Tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat yang nyata dan tidak meninggalkan tanda tanya.
reporter: Midun
