Pasal 438 UU Kesehatan Mengintai? Dugaan Penelantaran Pasien di RS Raudhah Memanas!

Bangko, kabarupdate.id – Polemik dugaan penelantaran pasien gawat darurat di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Raudhah, Kabupaten Merangin, kian memanas. Kasus yang menimpa seorang guru sekolah dasar berinisial SR, warga Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat, kini tidak hanya menuai kecaman publik, tetapi juga menjadi sorotan dari perspektif hukum pidana kesehatan.

Persoalan ini mencuat setelah muncul dugaan bahwa pasien yang datang dalam kondisi kritis dan hampir tak sadarkan diri justru lebih dahulu dihadapkan pada pertanyaan mengenai kelengkapan administrasi, ketimbang segera mendapatkan pertolongan medis.

Peristiwa yang terjadi pada Senin (16/11/2026) tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai standar pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit. Apakah keselamatan pasien benar-benar menjadi prioritas utama, atau justru harus berhadapan terlebih dahulu dengan prosedur birokrasi?

Padahal, dalam kondisi gawat darurat, keselamatan pasien seharusnya menjadi prioritas utama. Penanganan medis tidak boleh tertunda hanya karena persoalan administratif.

Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 174 ayat (1) mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kepada seseorang dalam kondisi gawat darurat dengan mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan.

Bahkan, Pasal 174 ayat (2) secara jelas melarang fasilitas pelayanan kesehatan menolak pasien, meminta uang muka, maupun mendahulukan urusan administratif apabila tindakan tersebut menyebabkan tertundanya pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Pasal 275 ayat (1) mewajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat.

Pasal 438 UU Kesehatan, Ancaman Pidana hingga 2 Tahun Penjara

PERSOALAN ini menjadi semakin serius karena UU Kesehatan tidak hanya mengatur kewajiban pelayanan, tetapi juga menyediakan konsekuensi pidana apabila kewajiban memberikan pertolongan pertama dilanggar.

Berdasarkan Pasal 438 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, dan/atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1) dapat dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.

Baca Juga  Kiki Firmansyah: Pelestarian Budaya Lokal Adalah Tugas Bersama

Bahkan, Pasal 438 ayat (2) mengatur ancaman lebih berat apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecacatan atau kematian pasien. Dalam kondisi tersebut, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Namun, perlu ditegaskan bahwa ancaman pidana tersebut tidak serta-merta dapat dikenakan hanya berdasarkan adanya keluhan keluarga pasien. Harus ada pemeriksaan dan pembuktian terhadap unsur-unsur pelanggaran yang diatur dalam undang-undang.

Pasien Selamat Setelah Dirujuk, Apakah Persoalan Hukum Selesai?

MENARIKNYA, dalam kasus SR, pasien disebut akhirnya meninggalkan RS Raudhah dan melanjutkan upaya mendapatkan pelayanan medis ke RSUD Kolonel Abundjani Bangko.

Meski pasien kemudian mendapatkan penanganan di rumah sakit lain dan tidak dilaporkan mengalami akibat fatal, kondisi tersebut tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya persoalan hukum dalam pelayanan sebelumnya.

Sebab, Pasal 438 ayat (1) tidak mensyaratkan pasien harus mengalami kecacatan atau meninggal dunia untuk dapat diterapkan. Fokus ketentuan tersebut adalah tidak diberikannya pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat.

Artinya, apabila hasil pemeriksaan membuktikan pasien benar-benar berada dalam kondisi gawat darurat dan pihak yang bertanggung jawab tidak memberikan pertolongan pertama sebagaimana diwajibkan undang-undang, ketentuan Pasal 438 ayat (1) tetap berpotensi diterapkan.

Sementara itu, ancaman pidana maksimal 10 tahun sebagaimana diatur dalam ayat (2) mensyaratkan adanya akibat berupa kecacatan atau kematian pasien dan secara khusus ditujukan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Karena itu, persoalan yang perlu diungkap bukan semata-mata bagaimana kondisi akhir pasien setelah dirujuk, melainkan apakah sejak pertama kali tiba di UGD RS Raudhah, pasien telah mendapatkan pertolongan pertama sesuai ketentuan hukum.

Praktisi Hukum: Jika Benar Pasien Kritis Tak Ditolong, Bukan Sekadar Pelanggaran SOP

Baca Juga  Jelang Akhiri Tugas, Pj Bupati Merangin Jangcik Mohza Pamit: “Mohon Maaf Jika Ada Salah”

SOROTAN terhadap kasus ini turut disampaikan Praktisi dan Pengamat Hukum Kesehatan, Ali Prawinata, MH. Ia menilai, apabila benar pasien dalam kondisi gawat darurat tidak segera mendapatkan pertolongan pertama hanya karena persoalan administrasi, maka persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran pelayanan biasa.

“Dalam hukum kesehatan kita, nyawa pasien gawat darurat adalah hukum tertinggi. Pasal 174 dan 275 UU Kesehatan sudah sangat terang benderang melarang rumah sakit mendahulukan urusan administrasi. Jika benar ada pasien kritis sampai dibiarkan tanpa pertolongan pertama hanya karena urusan surat-surat, itu bukan lagi sekadar pelanggaran SOP atau kode etik, melainkan tindak pidana murni,” tegas Ali, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, korban maupun keluarga memiliki hak untuk menempuh jalur hukum apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam pelayanan kesehatan yang membahayakan keselamatan pasien.

Ia juga menilai Dinas Kesehatan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) kegawatdaruratan di rumah sakit tersebut.

Aktivis Desak Pemkab dan Dinkes Merangin Turun Tangan

KECAMAN serupa disampaikan Aktivis Pemerhati Pelayanan Publik Provinsi Jambi, Randa. Ia menilai peristiwa yang dialami SR menjadi peringatan serius bagi penyelenggara pelayanan kesehatan di daerah.

Menurut Randa, pasien yang datang dalam kondisi kritis seharusnya mendapatkan penanganan medis secepat mungkin, bukan justru berhadapan dengan persoalan administrasi yang berpotensi menghambat pelayanan.

“Ini tamparan keras bagi wajah pelayanan kesehatan di Kabupaten Merangin. Seorang guru yang sudah menempuh perjalanan jauh dalam kondisi hampir tak sadarkan diri seharusnya langsung ditangani tim medis di ruang triase UGD, bukan malah disambut pertanyaan soal berkas administrasi. Rumah sakit itu tempat menyelamatkan nyawa, bukan kantor birokrasi!” kecam Randa.

Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Merangin bersama Dinas Kesehatan segera mengambil langkah konkret dengan memanggil pihak manajemen RS Raudhah dan melakukan audit investigatif.

“Kami mendesak Pemkab dan Dinkes Merangin jangan masuk angin. Segera panggil manajemen RS Raudhah, berikan sanksi tegas agar kejadian tidak manusiawi seperti ini tidak memakan korban jiwa di kemudian hari,” pungkasnya.

Baca Juga  Sebelum Bupati Semprot Perusahaan, Waka II DPRD Merangin Klaim Sudah Bergerak Selamatkan Harga Sawit

Rekam Medis dan SOP UGD Harus Dibuka dalam Pemeriksaan

PERSOALAN ini seharusnya tidak berhenti pada saling bantah antara keluarga pasien dan pihak rumah sakit. Untuk mengungkap fakta secara objektif, Dinas Kesehatan perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kronologi pelayanan SR di RS Raudhah.

Pemeriksaan tersebut setidaknya harus mencakup waktu kedatangan pasien, hasil pemeriksaan awal atau triase, kondisi klinis ketika pasien tiba, tindakan medis yang diberikan, catatan rekam medis, CCTV RS Raudhah hingga alasan dan prosedur rujukan ke RSUD Kolonel Abundjani Bangko.

Selain itu, keterangan petugas UGD yang bertugas saat kejadian juga perlu dimintai untuk memastikan apakah benar terdapat penundaan pertolongan medis akibat persoalan administrasi.

Jika ditemukan adanya pelanggaran, pemerintah daerah dan instansi berwenang perlu mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, klarifikasi dari manajemen RS Raudhah menjadi bagian penting dalam memastikan duduk perkara secara utuh. Pihak rumah sakit perlu diberikan ruang untuk menjelaskan kronologi pelayanan, prosedur yang diterapkan, serta alasan di balik dugaan persoalan administrasi yang dipersoalkan keluarga pasien.

Hingga berita ini kembali diterbitkan pada Kamis (19/11/2026), pihak manajemen RS Raudhah belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penelantaran pasien tersebut.

Kini, publik menunggu langkah nyata Pemerintah Kabupaten Merangin dan Dinas Kesehatan. Sebab, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut satu pasien, melainkan juga menyangkut jaminan keselamatan masyarakat ketika membutuhkan pertolongan medis dalam keadaan darurat.

Jika dugaan tersebut terbukti, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah hanya petugas yang berada di lapangan, atau ada tanggung jawab manajemen rumah sakit yang juga harus ditelusuri?

Jangan sampai ruang UGD yang seharusnya menjadi tempat pertama penyelamatan nyawa justru menjadi tempat masyarakat harus berhadapan dengan persoalan birokrasi ketika membutuhkan pertolongan medis.

Reporter: Midun

Tinggalkan Balasan