Bangko, kabarupdate.id – Sejumlah kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia belakangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan kelapa sawit sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap aktivitas perkebunan dan industri pengolahan sawit.
Langkah tersebut dilakukan menyusul berbagai persoalan yang berkembang di sektor perkebunan, mulai dari harga Tandan Buah Segar (TBS), kemitraan perusahaan dengan petani, hingga kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku.
Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bupati setempat melakukan sidak ke sejumlah perusahaan sawit dan meminta perusahaan menjaga stabilitas harga pembelian TBS petani. Pemerintah daerah juga mengingatkan perusahaan agar menjalankan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain di Riau, pengawasan terhadap perusahaan sawit juga dilakukan pemerintah daerah di sejumlah wilayah lainnya melalui sidak lapangan, rapat evaluasi, maupun koordinasi dengan pihak perusahaan dan instansi terkait.
Sementara itu, hingga saat ini belum terdapat informasi resmi mengenai agenda sidak serupa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Merangin terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah tersebut.
Kabupaten Merangin sendiri memiliki sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi bagian dari sektor ekonomi daerah. Aktivitas perkebunan sawit di Merangin melibatkan perusahaan, petani plasma maupun petani swadaya yang tersebar di beberapa kecamatan.
Belum adanya informasi terkait sidak tersebut menjadi perhatian sejumlah kalangan. Pengamat kebijakan publik daerah, Roni, menilai sidak merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memastikan aktivitas perusahaan berjalan sesuai ketentuan.
“Sidak bukan sekadar mencari kesalahan perusahaan. Kehadiran kepala daerah di lapangan penting untuk memastikan aktivitas usaha berjalan sesuai aturan dan mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Roni.
Menurutnya, sektor perkebunan sawit memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat sehingga pengawasan perlu dilakukan secara berkala.
“Jika daerah lain sudah melakukan pengawasan langsung, tentu masyarakat berharap ada langkah yang sama di Merangin. Paling tidak, publik mengetahui bagaimana pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya,” ujarnya.
Senada dengan itu, seorang tokoh masyarakat Merangin yang meminta namanya tidak dipublikasikan berharap pemerintah daerah terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan sawit.
“Kami tidak ingin ada persoalan yang baru diketahui setelah menjadi besar. Pengawasan sejak awal tentu lebih baik agar hubungan antara perusahaan dan masyarakat tetap berjalan harmonis,” katanya.
Sementara itu, seorang petani sawit di Merangin, Suryadi, menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan petani dan perusahaan.
“Kami berharap pemerintah hadir untuk memastikan harga sawit tetap stabil dan aspirasi petani bisa didengar. Kalau ada kunjungan langsung ke lapangan tentu lebih baik karena kondisi sebenarnya bisa dilihat langsung,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Merangin belum memberikan keterangan resmi terkait apakah terdapat rencana melakukan sidak atau langkah pengawasan khusus terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Merangin.
Media ini masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
reporter: Rhomadan Cerbitakasa
