Bangko, kabarupdate.id – Hampir dua bulan berlalu sejak bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Merangin pada akhir April 2026 lalu. Namun hingga kini, jeritan warga terdampak seolah hanya menjadi angin lalu bagi Pemerintah Kabupaten Merangin. Lambannya penanganan serta ketiadaan bantuan konkret membuat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Merangin dipertanyakan publik.
Bencana yang menghantam wilayah Kecamatan Lembah Masurai, Jangkat, Tiang Pumpung, hingga Pamenang Selatan telah meluluhlantakkan infrastruktur vital dan perekonomian warga. Namun, alih-alih mendapatkan penanganan cepat dan sigap, masyarakat justru dipaksa berjuang secara mandiri di tengah keterbatasan.
Berlarut-larutnya penanganan bencana ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan dokumen resmi yang berhasil dihimpun redaksi, terkuak fakta lambannya alur birokrasi di tubuh BPBD Kabupaten Merangin.
Bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak 26 April 2026 baru dibahas dalam rapat koordinasi internal BPBD pada 11 Juni 2026. Artinya butuh waktu hampir dua bulan bagi pejabat terkait hanya untuk duduk bersama membahas langkah penanganan.
Ironisnya lagi, surat permohonan bantuan tim teknis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Merangin bertanggal 15 Juni 2026 yang sangat krusial untuk perhitungan anggaran perbaikan fasilitas umum, ditemukan tanpa tanda tangan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Merangin, Muhamad Sahiri.
“Bagaimana mungkin bantuan bisa cepat turun dan tim teknis bekerja di lapangan kalau dokumen resminya saja dibiarkan cacat administrasi tanpa tanda tangan pimpinan? Ini bentuk ketidakseriusan penanganan bencana!” tegas Rhomadan, tokoh masyarakat Rantau Jering dengan nada kecewa.
Akibat lambannya respons pemerintah, warga Desa Rantau Jering dan sekitarnya terpaksa berswadaya. Demi mendapatkan pasokan air bersih, warga harus mengikatkan tali di pinggang dan meniti lereng tebing curam puluhan meter demi memperbaiki jaringan pipa yang pecah tersapu longsor.
Tak hanya di Rantau Jering, penderitaan serupa merembet ke desa-desa tetangga:
- Desa Rantau Limau Kapas & Pulau Bayur: Perbaikan jembatan gantung yang sempat diumbar akan segera diperbaiki, hingga kini nihil realisasi.
- Desa Muara Madras & Sekitarnya: Hektaran area persawahan hancur diterjang banjir dan banyak hewan ternak warga mati bergelimpangan, melumpuhkan perekonomian warga secara total.
“Kami tidak bisa terus-terusan menunggu janji. Kalau tidak kami perbaiki sendiri pipa air dan akses jalan dengan gergaji dan parang, kami mau makan dan minum dari mana?” kata Rhomadan.
Kinerja BPBD Merangin Dinilai Buruk
SOROTAN tajam kini tertuju pada jajaran pimpinan BPBD Kabupaten Merangin. Lambatnya alur kerja dari April hingga Juni, ditambah adanya dokumen penting yang dibiarkan melayang tanpa tanda tangan, menjadi bukti nyata buruknya tata kelola manajerial kebencanaan di daerah tersebut.
Masyarakat menuntut agar Pemkab Merangin segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja BPBD dan menurunkan bantuan darurat serta tim teknis ke lokasi bencana tanpa menunda-nunda lagi.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berusaha menghubungi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Merangin, Muhamad Sahiri, untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi resmi terkait lambannya penanganan serta dokumen surat permohonan yang tidak ditandatangani tersebut.
Reporter: Midun
